Monthly Archives: Maret 2019

Permen PUPR No.07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Sebagai Acuan untuk Penyusunan Perkada

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerbitkan Permen PUPR No.07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Permen tersebut telah ditetapkan pada hari Rabu, 20 Maret 2019 dan diundangkan pada 25 Maret 2019.

Dalam peraturan ini, pemerintah mengharapkan tata nilai pengadaan Jasa Konstruksi yang kompetitif sehingga mempunyai peran penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas. Dengan demikian akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Selain itu, Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi lebih operasional dan efektif.

Mengingat telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturan mengenai tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dikarenakan Peraturan Menteri ini hanya diperuntukan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Tender/Seleksi di lingkungan kementerian/lembaga yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maka Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dapat mengeluarkan Perkada. Dan sebagai acuan dalam penyusunannya, bisa menggunakan Permen ini.

Maksud dan Tujuan Permen PUPR No.07/PRT/M/2019

Sebagai acuan UKPBJ dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang meliputi cara menyusun dokumen pengadaan, mengevaluasi penawaran, dan mengevaluasi kualifikasi;

Mendapatkan penyedia yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan harga penawaran yang wajar;

Agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif.

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan umum dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Menurut Permen PUPR ini, pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dikecualikan untuk:

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi terintegrasi; dan

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan dengan pengadaan khusus.

Selain dimaksudkan sebagai acuan dalam pengadaan Jasa Konstruksi yang mana untuk mempermudah/menuntun Pokja ULP dalam pelaksanaan pelelangan/pemilihan langsung sesuai dengan yang tercantum dalam standar dokumen pengadaan, lewat Permen kali ini, Pemerintah Pusat juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih berkreasi menentukan arah pengadaan Jasa Konstruksi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

(https://www.pengadaan.web.id/2019/03/permen-pupr-no07prtm2019-tentang-standar-dan-pedoman-pengadaan-jasa-konstruksi-melalui-penyedia.html?m=1)

Permen PUPR No.07/PRT/M/2019 tersedia dimenu download

 

Pembagian Paket Berdasarkan Nilai HPS untuk Kualifikasi Badan Usaha Konstruksi dan Konsultan

 

#Penyelenggaraan Konstruksi

Permen PUPR No. 7/PRT/M/2019

tanggal : 20 Maret 2019

TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA

 

Pemaketan:

 
Jasa Konsultansi Konstruksi untuk:

  1. Nilai HPS sampai dengan Rp1.000.000.000,00 disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
  2. Nilai HPS di atas Rp1.000.000.000,00 s/d Rp2.500.000.000,00 disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau
  3. Nilai HPS di atas Rp2.500.000.000,00 disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

 

Pekerjaan Konstruksi untuk:

  1. Nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
  2. Nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 s/d Rp100.000.000.000,00 disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah;  atau
  3. Nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

 

Pemaketan tersebut dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya (M bisa ke K, B bisa ke M) apabila :

  1. Tender gagal karena tidak ada Penyedia jasa yang mendaftar; dan/atau
  2. Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia jasa sebagaimana dimaksud.

 

Permen PUPR No.07/PRT/M/2019 tersedia dimenu download

 

Lembur

 

IMG-20190329-WA0026

 

Alhamdulillah, akhirnya hari ini Jumat, tgl 29 Maret 2019 pukul 21.30 wita, 4 skt, 4 ska dan 2 sbu selesai juga ter upload, terima kasih buat seluruh teman-teman yang ikut terlibat. Sesuai dengan komitmen kami dalam usaha memberikan pelayanan yang terbaik buat anggota dan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang mungkin akan timbul akibat adanya proses Migrasi dan Penyesuaian Basis Data SIKI LPJK Nasional sesuai Surat Pemberitahuan LPJKN Nomor 203/LPJK-N/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019 Perihal pemberitahuan Pemindahan/Migrasi dan Penyesuaian Basis Data SIKI LPJK Nasional

 

203 Pemberitahuan Pemindahan Migrasi dan Penyesuaian Migrasi dan Penyesuaian Basis Data SIKI LPJK Nasional

 

 

 

 

 

2019, LPJK Terapkan Sertifikat Digital

 

LPJK.net – LPJK Nasional melakukan pengembangan baru untuk memperkuat sistem sertifikasi di sektor konstruksi. Kebijakan terbaru tersebut adalah pemberlakukan sistem digital bagi sertifikat SBU, SKA dan SKT.

Menurut Wakil Ketua III LPJK Nasional, John P. Pantouw, model sertifikat digital yang akan diterapkan LPJKini memiliki banyak keungguan.

“Sertifikat digital ini juga bagian antisipasi pemalsuan sertifikat yang saat ini marak di lapangan. Otomatis, ketika sertifikat ini tidak muncul di sistem LPJK, maka keabsahannya diragukan,” papar John dalam Sosialisasi Sertifikat Digital di Hotel Century, Senin, (26/11/2018).

Menurut John, pemberlakuan secara resmi sertifikat digital ini akan dimulai Januari 2019. Oleh karena itu, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), LPJK terus gencar melakukan sosialisasi pemberlakuan sertifikat digital ini.

“Tentunya LPJK akan melakukan sosialisasi secara bertahap, tidak mungkin langsung kita terapkan secara langsung,” ujar John.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin yang membuka secara resmi sosialisasi ini menuturkan bahwa mulai 2019, proses lelang akan lebih terbantu dengan adanya pemberlakuan sertifikat digital.

“Suatu ketika, panitia lelang cukup membuka smartphone, lalu scan barcode yang tertera di tiap sertifikat, maka akan terlihat apakah sertifikat itu palsu atau tidak. Tidak perlu lagi menggunakan media kertas,’’ tegas Syarif.

Syarif menambahkan, LPJK Nasional harus mulai mengatur strategi untuk sosialisasi sertifikat digital di daerah-daerah. LPJK Provinsi sebagai motor di daerah harus dilibatkan, termasuk dengan pokja di daerah

 

Sumber : http://lpjk.net/2019-lpjk-terapkan-sertifikat-digital/

« Entri Lama