Monthly Archives: September 2019

Asosiasi Kontraktor di Indonesia Tak Gentar Hadapi Perusahaan dan SDM Asing

Selasa, 17 September 2019 18:54

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Wadah pengusaha kontraktor di Indonesia, Askonas atau Asosiasi Kontraktor Nasional mengaku tak gentar dengan adanya potensi masuknya perusahaan dan SDM asing di tengah maraknya pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Rahmatullah Ketua Umum DPP Askonas mengatakan ketatnya persaingan antar perusahaan jasa konstruksi di Indonesia sejatinya memang harus disikapi secara bijak.

Di sisi lain kompetisi tersebut harusnya membuat perusahaan konstruksi tanah air semakin mawas diri.

“Itu (persaingan) tidak bisa dihindari, harus dihadapi,” katanya kepada media saat ditemui di salah satu hotel di Yogyakarta, Selasa (17/9/2019).

Rahmatullah Ketua Umum DPP Askonas saat ditemui media di Yogyakarta, Selasa (17/9/2019). – TRIBUNJOGJA.COM / Wahyu Setiawan

Rahmatullah menekankan situasi persaingan saat ini memungkinkan untuk bersaing secara global bukan lagi skala nasional oleh karena itu pihaknya mengajak dan menekankan kepada anggotanya untuk terus berbenah guna menghadapi persaingan tersebut.

Namun dalam menghadapi persaingan tersebut pihaknya mendorong pemerintah ataupun regulator kontrak untuk tetap menegakkan peraturan atau ketentuan yang diberlakukan.

“Tapi yang paling penting adalah penegakan ketentuan, karena semuanya (soal konstruksi) sudah diatur dalam UU No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi baik UU ketenagakerjaan, maupun UU keinsinyuran dan lainnya, persoalannya hanyalah di penegakan aturan itu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rahmatullah menekankan bahwa perusahaan jasa konstruksi di Indonesia sejatinya tak pernah takut menghadapi persaingan dengan perusahaan besar maupun perusahaan asing.

Pihaknya justru optimis dengan kualitas SDM kontraktor dalam negeri.

“Kalau untuk bersaing kita tidak pernah minder ataupun anti karena tidak seluruhnya tenaga asing itu punya kompetensi seperti kita,” tandasnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan upaya-upaya untuk terus menyiapkan perusahaan konstruksi dibawah naungan Askonas untuk bersiap menghadapi persaingan yang ketat tersebut.

“Hanya saja kita juga yang justru harus lebih siap bersaing. Perusahaan harus punya daya saing, bukan hanya sekedar meneriakkan anti tenaga asing atau anti badan usaha asing tapi kita sendiri malah lupa membenahi kualitas,” bebernya.

“Saya rasa daripada kita mengutuk kegelapan lebih baik kita segera menghidupkan lentera, daripada kita mengutuk lebih baik kita segera melakukan pembenahan, perbaikan dan evaluasi di internal kita,” jabarnya.

Askonas sendiri dalam kesempatan tersebut turut memberikan pelatihan-pelatihan untuk menunjang kemanjuan perusahaan jasa konstruksi dibawahnya.

Diantaranya dengan memberikan pelatihan asesor yang mana merupakan salah satu indikator perusahaan jasa konstruksi untuk memenuhi aturan terkait Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang tertuang dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Tentunya usaha konstruksi kita ingin menjadi perusahaan jasa konstruksi yang benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri, di kota atau kabupaten sendiri bahkan di desa atau kelurahan kita sendiri,” tandasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

(https://www.google.com/amp/s/jogja.tribunnews.com/amp/2019/09/17/asosiasi-kontraktor-di-indonesia-tak-gentar-hadapi-perusahaan-dan-sdm-asing)

Bangun Ibu Kota, Perhatikan Kota Penyangga

Agar Tidak Tertinggal, Peluang Proyek Tol Berlanjut ke Kalsel

Senin, 23 September 2019 08:52

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, pihaknya telah menyampaikan dua usulan kepada pemerintah pusat. Pemkot Balikpapan ingin ada perpanjangan landasan pacu atau runway Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan. Kemudian, mempercepat realisasi proyek Jembatan Tol Teluk Balikpapan.

PROKAL.COPembangunan ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) wajib memerhatikan kota penyangga. Bila tidak, muncul kekhawatiran akan menimbulkan kesenjangan.

BALIKPAPAN–Rencana transportasi massal untuk ibu kota negara (IKN) tidak main-main. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan autonomous rail rapid transit (ART) sebagai moda transportasi IKN. Menerapkan konsep smart city dan smart mobility yang diharapkan jadi role model pada masa depan.

Namun, perencanaan itu juga menimbulkan kecemasan. IKN bisa unggul dan maju dengan teknologi terkini. Tetapi khawatirnya tidak seimbang dengan kondisi kota penyangga, antara lain Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan PPU. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Salman Lumoindong. Dia berharap, pemerintah pusat turut memerhatikan pengembangan kota penyangga.

“Jangan sampai terjadi kesenjangan yang begitu besar antara IKN dan kota penyangganya,” ucapnya. Dia menuturkan, kondisi transportasi di Kaltim bisa begitu terpampang nyata masih jauh dari kondisi ideal alias semrawut. Kenyataannya angkutan kota masih harus berlawanan dengan ojek online. Begitu pula kondisi terminal yang kewenangannya simpang siur.

“Masalah kewenangan yang tumpang tindih, misalnya, terminal dan dermaga harus diatur menjadi kewenangan pusat, provinsi, atau kabupaten,” katanya. Dia berpesan, pembangunan IKN justru tidak semakin memperbesar masalah di kota penyangga.

Salman berharap, kota penyangga juga menjadi perhatian dan pembahasan di pemerintahan pusat. Tidak bisa dianggap gampang, mengingat akan ada ekspansi lebih dari 1,5 juta orang ke Kaltim. “Sepenuhnya perencanaan berada di pusat. Kami di daerah akan menyesuaikan,” ucapnya.

Senada dengan pernyataan Salman, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, pihaknya telah menyampaikan dua usulan kepada pemerintah pusat. Pemkot Balikpapan ingin ada perpanjangan landasan pacu Atau runnway Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan. Kemudian, mempercepat realisasi proyek Jembatan Tol Teluk Balikpapan. Jadi, Kota Minyak sebagai kota penyangga tidak ketinggalan dari IKN.

“Kami sudah sampaikan minta segera lakukan perluasan Bandara Sepinggan. Kami juga sampaikan agar menteri segera melihat rencana pembangunan jembatan tol,” tuturnya. Dia menuturkan, saat ini masih ada pandangan dari masyarakat pelayaran atau pelabuhan yang memperdebatkan ketinggian jembatan tol.

Mereka menilai, rencana ketinggian 50 meter di atas permukaan laut bisa menghambat jalur kapal besar. Ada permintaan agar tinggi jembatan yang menghubungkan Balikpapan dengan PPU itu hingga 60 meter. “Kami sampaikan ke menteri jangan lagi ada perdebatan itu, mohon kepada menteri segera lihat rencana membangun jembatan tol itu,” bebernya.

Rizal menambahkan, bahkan soal moda transportasi sebenarnya telah terpikirkan. Balikpapan sudah punya konsep masterplan tentang pembangunan trem atau kereta api sebagai angkutan massal. “Jadi harus segera kami tindak lanjuti, untuk awal soal jembatan teluk dulu,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, semua saran akan menjadi perhatian dan concern. “Terutama dalam pengembangan existing (kota penyangga) agar tidak terjadi kesenjangan gap dengan IKN,” sebutnya. Pihaknya juga akan segera melakukan kajian untuk hal itu.

Selain itu, penetapan IKN membangunkan semangat kehadiran Tol Trans Kalimantan. Menurut dia, saat ini Tol Balikpapan-Samarinda yang menghubungkan kota di Kaltim sudah hampir rampung. “Sudah bisa dilanjutkan pembangunan tol ke Banjarmasin, Kalsel,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Rehabilitasi Hutan Tropis Universitas Mulawarman Samarinda Sukartiningsih turut memberikan saran-saran dalam pembangunan IKN. Dia menilai, smart city sudah banyak berdiri di negara maju. Pemerintah harus menentukan ingin smart city yang bagaimana sebagai kunci dalam pembangunan ibu kota.

Dia mengapresiasi konsep smart city, namun menyarankan sisi green city juga lebih besar. Apalagi sudah ada usulan menghadirkan city in the forest. Sukartiningsih menjelaskan, Kalimantan begitu kaya dengan keanekaragaman hayati, flora, dan fauna. Itu berbeda dengan di tempat lain dan bisa jadi keunggulan IKN mendatang. “Bagaimana transportasi nanti berjalan di antara hutan dengan jenis-jenis asli endemik Kaltim,” paparnya.

Namun, semua itu tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Harus paham betul bagaimana jenis-jenis pohon dengan estetika masing-masing. Misalnya, ulin yang tidak besar dalam waktu singkat.

“Saya lebih setuju pembangunan IKN ini semaksimal mungkin meminimalisasikan perubahan bentang alam atau degradasi hutan,” ungkapnya. Sehingga tetap mempertahankan eksistensi, kota berada di dalam hutan tropis basah menjadi paru-paru Indonesia. Menurut dia, semua bisa terwujud melalui perencanaan yang matang.

Kuncinya perlu kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang menjadi harga mati. Apalagi sudah diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis dan menyeluruh. “Kajian itu menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan,” bebernya.

Yang tidak kalah penting lainnya, ucap dia, adalah mempertahankan hutan. Artinya, menjaga sumber air atau daerah aliran sungai. “Hal itu penting untuk menyuplai keperluan air di IKN mendatang. Jadi tidak ada lagi merasakan mati air,” tutupnya. (gel/rom/k8)

(https://kaltim.prokal.co/read/news/361204-bangun-ibu-kota-perhatikan-kota-penyangga)

Berita PUPR > Program Sertifikasi Akan Tingkatkan Kompetensi dan Daya Saing Tukang Bangunan Indonesia

Senin, 23 September 2019

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung peningkatan kompetensi tukang bangunan sebagai tenaga kerja terampil konstruksi melalui Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 19 Oktober 2017. Kepemilikan sertifikat kompetensi kerja merupakan kewajiban bagi para pekerja konstruksi sebagaimana diatur dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

“Kementerian PUPR sebagai pembina konstruksi bertanggung jawab terhadap ketrampilan, handalnya para pekerja konstruksi. Tanpa itu sekali lagi, tidak akan terbangun tol, tidak akan terbangun jembatan, dan bangunan-bangunan lain. Sertifikat ketrampilan harus dipunyai tukang untuk bersaing dengan pekerja dari negara-negara lain,” kata Menteri Basuki saat membuka Kongres Ke-1 Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia (Perkasa) di Auditorium Kementerian PUPR, Sabtu (22/9/2019).

Menteri Basuki menyampaikan jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat masih sedikit yakni kurang dari satu juta orang, baik tenaga kerja konstruksi ahli, madya maupun terampil. Sementara jumlah tenaga kerja konstruksi sebesar 8,3 juta orang. Untuk itu, secara bertahap program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi terus dilakukan untuk memenuhi target yang dicanangkan yakni 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahunan program sertifikasi dari 2015-2018, sebanyak 50.000 orang.

“Peran tukang sebagai bagian dari tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting. Tukang di lapangan juga menentukan kualitas bangunan. Sertifikat itu adalah standarisasi kompetensi tenaga kerja, baik itu tukang ahli, madya maupun terampil,” tutur Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, selain bertujuan untuk mengukur kompetensi para tenaga kerja konstruksi, sertifikasi juga akan memudahkan tenaga kerja mendapatkan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

“Kami berterima kasih hari ini, Kementerian PUPR bisa memiliki mitra langsung dengan tukang dalam pembangunan konstruksi, biasanya kita bermitra dengan asosiasi-asosiasi pengembang, badan usaha, perusahaan-perusahan, dan lainnya,” ujar Menteri Basuki.

Pada kesempatan tersebut, juga diluncurkan dua platform online yakni website tukangbangunan.or.id dan tukangharian.id yang menjadi wadah bagi tukang di anggota Perkasa di seluruh Indonesia. Platform tersebut digunakan sebagai data base anggota sekaligus untuk mempermudah tukang mendapatkan pekerjaan.

“Konsep website ini seperti ojek online, jadi kalau ada kebutuhan konsumen tenaga kerja langsung dikirim. misalnya perbaiki lantai, di situ juga disampaikan tarifnya per jam sekian,” tutur Haidar.

Ketua Harian DPN Perkasa Cecep Saefullah mengatakan pembentukan Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia telah dibahas sejak lama, namun baru terealisasi kongres tahun ini. Perkumpulan ini terdiri dari 40 bedeng wilayah yang tersebar di 34 provinsi dan 6 negara.

“Perkasa dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan para tukang sekaligus mensukseskan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia,” kata Cecep.

Acara tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Majelis Tinggi Perkasa Haidar Alwi dan Penasehat DPN Perkasa Langgeng Mulyo.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki takni Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan, Ditjen Bina Konstruksi Kimron Manik dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Tri)

Askonas Mencetak AKBU Sebagai Prasyarat Berdirinya LSBU

17 September 2019

LPJK Nasional bekerjasama dengan Asosiasi ASKONAS menyelenggarakan pelatihan Asesor Kemampuan Badan Usaha (AKBU), di Hotel Boutique Yogyakarta dimulai tanggal 17 sampai dengan 21 Sept 2019, dengan jumlah peserta 39 orang. Acara ini dibuka oleh Husni Ingratubun selaku pengurus LPJK Nasional Komite Pengembangan Kontrak Konstruksi dan turut memberikan sambutan ketua umum ASKONAS Rahmatullah, Yogyakarta(17/09).

Mengawali sambutan ini atas nama Ketua LPJK Nasional Husni menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan menyediakan Asesor Kemampuan Badan Usaha (AKBU) yang handal dan professional, dan pelatihan ini diharapkan semua bisa memahami materi-materi yang disajikan sehingga dapat menghasilkan yang terbaik untuk LPJK, Asosiasi dan kemajuan Indonesia, Untuk itu LPJK bertekad melakukan registrasi badan usaha melalui proses sertifikasi yang akuntable dan dapat dipertangggung jawabkan.

Selanjutnya LPJK dan  Rahmatullah selaku Ketua Umum Askonas dalam sambutannya berharap kepada para peserta pelatihan, agar secara bersungguh-sungguh, menjaga kesehatan fisik dan mental mengikuti proses pelatihan, agar setelah ini mampu menjadi asesor yang berintegritas dan kedepannya mempunyai peran penting dalam pelayanan penerbitan SBU terlebih dalam mengantisipasi persyaratan pembentukan Lembaga sertifikasi Badan Usaha (LSBU) sesuai amanat Undang-undang No 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang bisa memahami system registrasi secara online sehingga di masa yang akan datang agar system LPJK akan menyesuaikan dengan system registrasi Online Single Submission (OSS) Registration agar setiap pelatihan yang diselenggarakan benar-benar sudah sesuai dengan perkembangan yang ada dan perubahan peraturan yang terbaru.

(http://lpjk.net/pelatihan-akbu-lpjk-nasional-bekerjasama-dengan-askonas/)

5 Prinsip Dasar Penerapan SMK3 PP No.50 Th.2012

 

Yang dimaksud dengan SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

5 Prinsip dasar dalam penerapan SMK3 sesuai dengan kebijakan Nasional yang harus diterapkan oleh perusahaan adalah :

1. Penetapan kebijakan K3;

  • Penyusunan Kebijakan K3:
  • Penetapan Kebijakan:
  • Pelaksanaan No.2 diatas harus: a s/e
  • Peninjauan ulang no.3
  • Komitmen tingkatan pimpinan
  • Peran serta pekerja & orang lain di tempat

2. Perencanaan K3;

  • Rencana K3 berdasarkan: penelahaan awal, HIRA, peraturan & sumber daya
  • Rencana K3 memuat: tujuan & sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pel, indikator pencapaian, sistem pertanggung jawaban

3. Pelaksanaan rencana K3

  • Penyediaan SDM : perusahaan berkewajiban untuk memiliki SDM yang berkompeten dan bersertifikat sesuai peraturan perundangan
  • Penyediaan sarana & prasarana : Organisasi/unit K3, Anggaran, Prosedur kerja, informasi, pelaporan, pendokumentasian, Instruksi kerja

Kegiatan pelaksanaan meliputi:

  • Tindakan pengendalian risiko kec. & PAK
  • Perancangan dan rekayasa
  • Prosedur & instruksi kerja
  • Penyerahan sbg Pelaksana Pekerjaan
  • Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa
  • Produk  Akhir
  • Keadaan Darurat Kec. dan Bencana Industri
  • Rencana & Pemulihan Keadaan Darurat

4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;

  • Pemeriksaan, Pengujian dan Pengukuran
  • Audit Internal SMK3

5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

  • Tinjauan ulang secara berkala dengan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen
  • Dapat mengatasi implikasi K3

Jika salah satu prinsip diatas tidak diterapkan maka konsekuensinya ketika dilakukan Final Audit SMK3 oleh Lembaga Audit Independen akan menjadi Temuan MAJOR. Temuan Major ini berakibat perusahaan dinyatakan TIDAK LULUS / GAGAL dan diperlukan pembinaan lanjutan oleh Disnaker setempat sebelum dilakukan Audit ulang.

(https://www.kompasiana.com/trustmandiri/568b81d62423bda408b618cd/5-prinsip-dasar-penerapan-smk3-pp-no50-th2012)